Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan proses pengalihan wewenang pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK akan rampung paling lambat pada Januari 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa saat ini OJK sedang mempersiapkan peralihan tersebut, yang telah mencapai tahap harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.

Hasan menambahkan bahwa ketentuan terkait peralihan ini akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). OJK saat ini sedang melakukan pembahasan untuk mencapai harmonisasi dan finalisasi RPP tersebut bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Bank Indonesia (BI).

"OJK akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bappebti dalam mempersiapkan peralihan dimaksud dalam sebuah Tim Transisi yang akan dikoordinasikan oleh OJK," tutur Hasan saat konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Desember 2023 OJK, Selasa (9/1/2024), seperti yang [dikutip](https://www.cnbcindonesia.com/market/20240110071425-17-504297/tidak-lama-lagi-kripto-akan-diawasi-ojk) dari _CNBC Indonesia_.

Hasan berharap bahwa RPP yang diajukan dapat menjadi panduan dalam persiapan peralihan tugas, pengaturan, dan pengawasan aset keuangan digital, aset kripto, serta keuangan derivatif dari Bappebti ke OJK.

**Baca juga: [OJK Ungkap Tengah Menanti PP untuk Mulai Awasi Kripto](https://www.coindesk.id/berita/ojk-ungkap-tengah-menanti-pp-untuk-mulai-awasi-kripto)**

## Peningkatan Minat Investasi Kripto di Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Hasan mencatat bahwa jumlah investor kripto di Indonesia meningkat menjadi 18,25 juta orang per November 2023, mengalami kenaikan sebanyak 190 ribu investor dibandingkan dengan Oktober yang mencatat 18,06 juta investor.

Selain itu, nilai transaksi aset kripto pada periode yang sama  juga menunjukkan tren kenaikan.

“Nilai transaksi aset kripto mulai menunjukkan tren meningkat setelah cenderung mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19, dengan nilai transaksi aset kripto di November 2023 tercatat sebesar Rp17,09 triliun,” ungkap Hasan.

**Baca juga: [OJK: Transaksi Aset Kripto di Indonesia Capai Rp104,9 Triliun per Oktober 2023](https://www.coindesk.id/berita/ojk-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-capai-rp104-9-triliun-per-oktober-2023)**


Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menambahkan bahwa ketentuan terkait peralihan ini akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). 

Pengawasan kripto akan dilakukan oleh OJK pada awal 2025. (Foto CDI)

large_020-12 Januari-OJK akan Mulai Awasi Kripto pada Awal Tahun 2025.jpg

medium_020-12 Januari-OJK akan Mulai Awasi Kripto pada Awal Tahun 2025.jpg

small_020-12 Januari-OJK akan Mulai Awasi Kripto pada Awal Tahun 2025.jpg

thumbnail_020-12 Januari-OJK akan Mulai Awasi Kripto pada Awal Tahun 2025.jpg

020-12 Januari-OJK akan Mulai Awasi Kripto pada Awal Tahun 2025.jpg

OJK akan Mulai Awasi Kripto pada Awal 2025

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ini telah menerbitkan peraturan terbaru yang bertujuan untuk memperkuat regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia.
 
[Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024](https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/15594) secara khusus menekankan peningkatan perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, hingga pengaturan pendaftaran Pedagangan Fisik Aset Kripto (PFAK). Regulasi ini merevisi beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021.

Aturan ini terutama menekankan pentingnya penerapan sistem pengawasan dan pelaporan transaksi kripto secara real-time oleh Bursa Berjangka Kripto. Sistem ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat serta pelaku industri kripto di Indonesia.

Dalam keterangan resmi, Kepala Bappebti, Kasan, menyampaikan bahwa akses langsung Bappebti terhadap sistem pengawasan ini akan meningkatkan transparansi dan keamanan dalam perdagangan aset kripto. 

"Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi inovasi di sektor aset kripto," ungkap Kasan.

Selain itu, Bursa Berjangka Kripto diwajibkan melakukan evaluasi berkala terhadap aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik, tidak hanya dari segi jenis aset, tetapi juga kemungkinan penambahan atau pengurangan jenis aset yang diperdagangkan. Langkah ini dikatakan bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi pelaku usaha dari risiko yang tidak diinginkan.

Lembaga Kliring Berjangka juga memiliki peran sentral dalam mengawasi dana konsumen. Dana yang disimpan di rekening terpisah diawasi secara ketat untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan. Di antara kewajiban lainnya, lembaga ini juga bertanggung jawab atas penyelesaian transaksi perdagangan fisik aset kripto, sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan lebih bagi pelanggan dan pelaku industri.
## Aturan Baru Terkait Perizinan PFAK

Adapaun, peraturan ini memberikan panduan yang lebih jelas terkait proses pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), di mana setiap CPFAK diwajibkan menjadi anggota dari Bursa Berjangka Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Kripto yang telah mendapat persetujuan resmi. 

Bagi _exchanger_ kripto yang telah memperoleh tanda daftar CPFAK, mereka wajib mengajukan permohonan persetujuan sebagai PFAK kepada Kepala Bappebti paling lambat satu bulan setelah menjadi anggota Bursa Berjangka Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Kripto.

Adapun, CPFAK yang belum mendapatkan keanggotaan dari Bursa Berjangka Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Kripto, maka CPFAK status keanggotaan mereka harus dipenuhi dalam waktu tujuh hari sejak aturan Bappebti berlaku, artinya dari 16 Oktober hingga 23 Oktober 2024. Bappebti juga memperpanjang batas waktu bagi CPFAK untuk menjadi PFAK hingga 23 November 2024.

Ini mengubah peraturan sebelumnya, di mana CPFAK diwajibkan berstatus sebagai PFAK paling lambat 16 Oktober 2024. Namun, hingga tenggat waktu tersebut, hanya ada enam exchanger kripto yang telah memenuhi syarat sebagai PFAK, termasuk PT Pintu Kemana Saja (PINTU), PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib Kripto), PT Tiga Inti Utama (Triv), dan PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax).

Lebih lanjut, _exchanger_ yang telah terdaftar sebelum diberlakukannya peraturan ini diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan terbaru dalam waktu enam bulan. Jika tidak aktif memfasilitasi transaksi perdagangan selama tiga bulan, Bappebti berhak membatalkan tanda daftar mereka.

**Baca juga: [Setoran Pajak di Indonesia Sentuh Rp798,84 miliar per Juni 2024](https://www.coindesk.id/berita/setoran-pajak-di-indonesia-sentuh-rp798-84-miliar-per-juni-2024)**


Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024 secara khusus menekankan peningkatan perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, hingga pengaturan pendaftaran Pedagangan Fisik Aset Kripto (PFAK). 

medium_BITCOIN.jpg

small_BITCOIN.jpg

thumbnail_BITCOIN.jpg

BITCOIN.jpg

Bappebti Rilis Aturan Baru untuk Perkuat Regulasi Perdagangan Aset Kripto

Jepang akan memulai tinjauan terhadap aturan kripto di negaranya, yang membuka kemungkinan pengurangan pajak atas aset digital dan berpotensi mempersiapkan peluncuran dana domestik yang berinvestasi dalam token.

Menurut laporan [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-30/japan-crypto-review-may-open-door-to-lower-taxes-dedicated-etfs) pada Senin (30/9/2024), Financial Service Agency (FSA) Jepang dalam beberapa bulan mendatang akan menilai apakah pendekatan saat ini yang mengatur kripto di bawah Undang-Undang Layanan Pembayaran sudah memadai. 

Lebih lanjut, seorang narasumber menyampaikan bahwa FSA akan meninjau apakah undang-undang ini memberikan perlindungan yang cukup bagi investor, mengingat token lebih sering digunakan untuk investasi daripada pembayaran. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pada undang-undang atau penggolongan ulang crypto sebagai instrumen keuangan yang berada di bawah hukum investasi Jepang.

Analis pasar di Bitbank Inc, Yuya Hasegawa, menyatakan bahwa penggolongan ulang aset digital melalui Undang-Undang Instrumen dan Bursa Keuangan Jepang diperkirakan akan memperkuat perlindungan investor dan membawa perubahan besar lainnya, menurut Yuya Hasegawa, seorang analis pasar di bursa crypto bitbank Inc. Langkah ini juga akan memperkuat upaya sektor kripto untuk membujuk pejabat di negara tersebut agar menurunkan pajak atas keuntungan kripto yang saat ini mencapai 55% menjadi 20%, sejalan dengan aset lain seperti saham. 

## Regulasi Kripto yang Masih Ketat di Jepang

Para petinggi kripto di Jepang telah lama menyerukan regulasi yang lebih ringan untuk mengurangi biaya dan mendorong pertumbuhan dan memandang bahwa aturan saat ini sangat ketat. Hal ini terutama akibat keruntuhan Mt. Gox pada 2014 silam dan peretasan yang terjadi pada _exchange_ kripto Jepang yakni DMM Bitcoin pada pertengahan tahun ini.

Di sisi lain, perusahaan Jepang seperti Sony Group Corp. mulai mengeksplorasi teknologi blockchain, sementara bank terbesar Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., tengah mempelajari penerbitan stablecoin di bawah undang-undang yang diberlakukan pada 2023.

**Baca juga: [Mengapa Asia Akan Menjadi Pusat Web3 dan Kripto Di Masa Depan!](https://www.coindesk.id/berita/mengapa-asia-akan-menjadi-pusat-web3-dan-kripto-di-masa-depan)**

Para petinggi kripto di Jepang telah lama menyerukan regulasi yang lebih ringan untuk mengurangi biaya dan mendorong pertumbuhan kripto di negaranya.

medium_su-san-lee-e_ewwm29wfu-unsplash.jpg

small_su-san-lee-e_ewwm29wfu-unsplash.jpg

thumbnail_su-san-lee-e_ewwm29wfu-unsplash.jpg

su-san-lee-e_ewwm29wfu-unsplash.jpg

Jepang Berencana Tinjau Ulang Regulasi Kripto

Pemerintah Jerman melalui Kantor Kejaksaan Agung Frankfurt (Generalstaatsanwaltschaft) dan Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman (Bundeskriminalamt/BKA) telah menutup 47 _exchange_ kripto yang diduga terlibat dalam kegiatan kriminal, termasuk pencucian uang.

Menurut [rilis pers](https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2024/Presse2024/240919_PM_finalexchange.html) pada Kamis (19/9/2024) BKA mengungkapkan bahwa _exchange_ tersebut secara sengaja tidak memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan prosedur identifikasi pelanggan yang dikenal sebagai Know Your Customer (KYC). Hal ini memungkinkan individu dengan identitas yang tidak jelas untuk melakukan transaksi, sehingga membuka celah bagi tindakan ilegal.

Beberapa _excahnge_ yang ditutup termasuk Xchange.cash, 60cek.org, dan Baksman.com, dan sejumlah platform kecil lainnya. Beberapa dari _exchange_ itu telah beroperasi sejak 2012, sementara yang lain baru mulai beroperasi setahun terakhir.

## Pemerintah Jerman Sita Data Pelanggan

Dalam proses investigasinya, pemerintah Jerman juga berhasil menyita data pelanggan dan transaksi yang terkait dengan _exchange_ tersebut. Namun, pihak berwenang mengakui adanya tantangan dalam menuntut individu di balik aktivitas ilegal ini, mengingat banyak dari mereka berdomisili di luar Jerman. Oleh karena itu, fokus utama pemerintah Jerman saat ini adalah untuk "melemahkan" infrastruktur yang menopang kegiatan ilegal tersebut.

Pada awal 2024, BKA berhasil menyita 49.857 Bitcoin senilai USD2,1 miliar, yang diambil dari operator situs web privasi Movie2k.to. Situs tersebut telah ditutup pada 2013 karena melanggar Undang-Undang Hak Cipta. 

Adapun, seluruh Bitcoin yang disita tersebut kemudian dijual oleh BKA pada Juli lalu, yang berdampak signifikan terhadap pasar kripto global, terutama karena aksi jual besar-besaran yang terjadi bersamaan dengan pembayaran ganti rugi dari _exchange_  Mt. Gox yang bangkrut pada 2014.

**Baca juga: [Pasar Kripto Terbakar, Bitcoin Turun ke Level USD56.000](https://www.coindesk.id/berita/pasar-kripto-terbakar-bitcoin-turun-ke-level-usd-56-000)**


Beberapa excahnge yang ditutup termasuk Xchange.cash, 60cek.org, dan Baksman.com, dan sejumlah platform kecil lainnya. 

Bendera Jerman. Sumber: GettyImages. (Foto CDI)

medium_germany-flag-gettyimages.jpg

small_germany-flag-gettyimages.jpg

thumbnail_germany-flag-gettyimages.jpg

germany-flag-gettyimages.jpg

Pemerintah Jerman Tutup 47 Exchange Kripto Terkait Aktivitas Ilegal


Pavel Durov, CEO Telegram, didakwa oleh pengadilan Prancispada Rabu malam (28/8/2024) waktu setempat, hanya beberapa hari setelah penangkapannya di Bandara Le Bourget, Paris, pada 24 Agustus.

Dikutip dari [CoinDesk](https://www.coindesk.com/policy/2024/08/28/telegram-ceo-pavel-durov-set-to-appear-in-french-court-after-weekend-arrest/), Durov didakwa atas sejumlah tuduhan, termasuk terlibat dalam pengelolaan platform online yang memfasilitasi transaksi ilegal, menolak untuk memenuhi permintaan polisi atas dokumen atau komunikasi dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, serta terlibat dalam penyebaran materi eksploitasi anak. 
Selain itu, dia juga dituduh menyediakan layanan enkripsi tanpa menyematkan kontrol keamanan di Telegram.

Jaksa Prancis menyoroti minimnya tanggapan dari pihak Telegram terhadap permintaan pengadilan, yang menjadi perhatian khusus bagian kejahatan siber dari Yurisdiksi Nasional untuk Memerangi Kejahatan Terorganisir di dalam kantor kejaksaan Paris (JUNALCO), terutama oleh Kantor Nasional untuk Anak di Bawah Umur (OFMIN).

Penyelidikan ini sendiri dimulai pada Februari 2024, dengan dakwaan awal yang diajukan pada 8 Juli.

## Belum Bisa Meninggalkan Prancis

Polisi Prancis menyatakan bahwa Durov dibebaskan dari tahanan sebelum penampilannya di pengadilan, yang menyebabkan kebingungan bahwa ia telah dibebaskan sepenuhnya. Namun, kenyataannya, dia hanya diarahkan menuju gedung pengadilan.

Sebagai bagian dari dakwaan tersebut, Durov diwajibkan untuk membayar uang jaminan sebesar EUR5 juta, melapor ke kantor polisi Prancis setidaknya dua kali seminggu, dan dilarang meninggalkan negara tersebut.

Durov ditahan di Bandara Le Bourget, Paris, pada 24 Agustus atas dasar surat perintah yang terkait dengan kurangnya moderasi di Telegram. Penyelidikan terhadap Durov mencakup berbagai tuduhan, termasuk dugaan bahwa Telegram digunakan untuk aksi kejahatan seperti penipuan, pengedaran narkoba, dan penyebaran konten pornografi anak di bawah umur. 

Telegram, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan setelah penangkapan Durov, menegaskan bahwa mereka mematuhi hukum Uni Eropa dan bahwa praktik mereka tetap sesuai dengan norma-norma industri. 



Durov didakwa atas sejumlah tuduhan terkait dengan platform perpesanan Telegram.

large_333-30 Agustus-CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis.jpg

medium_333-30 Agustus-CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis.jpg

small_333-30 Agustus-CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis.jpg

thumbnail_333-30 Agustus-CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis.jpg

333-30 Agustus-CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis.jpg

CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis

OJK akan Mulai Awasi Kripto pada Awal 2025

Pelajari Lebih Lanjut

Berlangganan pada Newsletter mingguan kami

Cerita Terkait