Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani undang-undang yang melarang pembayaran digital di seluruh Rusia, menurut amandemen kebijakan pada Kamis (14/7).

- Undang-undang tersebut disetujui oleh Majelis Rusia, yang dikenal sebagai Duma, pada 8 Juli. Undang-undang ini melarang penggunaan sekuritas digital dan token utilitas sebagai alat pembayaran untuk barang, jasa, dan produk di Rusia.

- Amandemen tersebut menambah undang-undang aset digital sebelumnya yang dirancang pada 2020, yang melarang aset digital kripto digunakan dalam pembayaran.

- Pada Februari 2022 silam, Kementerian Keuangan Rusia memperkenalkan RUU kepada parlemen yang akan mengatur aset digital kripto di negara tersebut. Hal ini berlawanan dengan pandangan Bank of Russia, yang telah mendorong agar aktivitas kripto dilarang.

- Rusia telah berada di bawah pengawasan tahun ini karena dugaan penggunaan aset digital kripto untuk menghindari sanksi setelah invasi ke Ukraina.



Putin telah menandatangani RUU yang menambah larangan sebelumnya terhadap pembayaran aset digital kripto di negara tersebut.


Presiden Rusia, Vladimir Putin. (Foto CDI)

large_vladimir-putin-melarang-kripto-coindesk

medium_vladimir-putin-melarang-kripto-coindesk

small_vladimir-putin-melarang-kripto-coindesk

thumbnail_vladimir-putin-melarang-kripto-coindesk

vladimir-putin-melarang-kripto-coindesk

Presiden Rusia Vladimir Putin Melarang Pembayaran Digital di Rusia

Jepang akan memulai tinjauan terhadap aturan kripto di negaranya, yang membuka kemungkinan pengurangan pajak atas aset digital dan berpotensi mempersiapkan peluncuran dana domestik yang berinvestasi dalam token.

Menurut laporan [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-30/japan-crypto-review-may-open-door-to-lower-taxes-dedicated-etfs) pada Senin (30/9/2024), Financial Service Agency (FSA) Jepang dalam beberapa bulan mendatang akan menilai apakah pendekatan saat ini yang mengatur kripto di bawah Undang-Undang Layanan Pembayaran sudah memadai. 

Lebih lanjut, seorang narasumber menyampaikan bahwa FSA akan meninjau apakah undang-undang ini memberikan perlindungan yang cukup bagi investor, mengingat token lebih sering digunakan untuk investasi daripada pembayaran. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pada undang-undang atau penggolongan ulang crypto sebagai instrumen keuangan yang berada di bawah hukum investasi Jepang.

Analis pasar di Bitbank Inc, Yuya Hasegawa, menyatakan bahwa penggolongan ulang aset digital melalui Undang-Undang Instrumen dan Bursa Keuangan Jepang diperkirakan akan memperkuat perlindungan investor dan membawa perubahan besar lainnya, menurut Yuya Hasegawa, seorang analis pasar di bursa crypto bitbank Inc. Langkah ini juga akan memperkuat upaya sektor kripto untuk membujuk pejabat di negara tersebut agar menurunkan pajak atas keuntungan kripto yang saat ini mencapai 55% menjadi 20%, sejalan dengan aset lain seperti saham. 

## Regulasi Kripto yang Masih Ketat di Jepang

Para petinggi kripto di Jepang telah lama menyerukan regulasi yang lebih ringan untuk mengurangi biaya dan mendorong pertumbuhan dan memandang bahwa aturan saat ini sangat ketat. Hal ini terutama akibat keruntuhan Mt. Gox pada 2014 silam dan peretasan yang terjadi pada _exchange_ kripto Jepang yakni DMM Bitcoin pada pertengahan tahun ini.

Di sisi lain, perusahaan Jepang seperti Sony Group Corp. mulai mengeksplorasi teknologi blockchain, sementara bank terbesar Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., tengah mempelajari penerbitan stablecoin di bawah undang-undang yang diberlakukan pada 2023.

**Baca juga: [Mengapa Asia Akan Menjadi Pusat Web3 dan Kripto Di Masa Depan!](https://www.coindesk.id/berita/mengapa-asia-akan-menjadi-pusat-web3-dan-kripto-di-masa-depan)**

Para petinggi kripto di Jepang telah lama menyerukan regulasi yang lebih ringan untuk mengurangi biaya dan mendorong pertumbuhan kripto di negaranya.

medium_su-san-lee-e_ewwm29wfu-unsplash.jpg

small_su-san-lee-e_ewwm29wfu-unsplash.jpg

thumbnail_su-san-lee-e_ewwm29wfu-unsplash.jpg

su-san-lee-e_ewwm29wfu-unsplash.jpg

Jepang Berencana Tinjau Ulang Regulasi Kripto

Pemerintah Jerman melalui Kantor Kejaksaan Agung Frankfurt (Generalstaatsanwaltschaft) dan Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman (Bundeskriminalamt/BKA) telah menutup 47 _exchange_ kripto yang diduga terlibat dalam kegiatan kriminal, termasuk pencucian uang.

Menurut [rilis pers](https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2024/Presse2024/240919_PM_finalexchange.html) pada Kamis (19/9/2024) BKA mengungkapkan bahwa _exchange_ tersebut secara sengaja tidak memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan prosedur identifikasi pelanggan yang dikenal sebagai Know Your Customer (KYC). Hal ini memungkinkan individu dengan identitas yang tidak jelas untuk melakukan transaksi, sehingga membuka celah bagi tindakan ilegal.

Beberapa _excahnge_ yang ditutup termasuk Xchange.cash, 60cek.org, dan Baksman.com, dan sejumlah platform kecil lainnya. Beberapa dari _exchange_ itu telah beroperasi sejak 2012, sementara yang lain baru mulai beroperasi setahun terakhir.

## Pemerintah Jerman Sita Data Pelanggan

Dalam proses investigasinya, pemerintah Jerman juga berhasil menyita data pelanggan dan transaksi yang terkait dengan _exchange_ tersebut. Namun, pihak berwenang mengakui adanya tantangan dalam menuntut individu di balik aktivitas ilegal ini, mengingat banyak dari mereka berdomisili di luar Jerman. Oleh karena itu, fokus utama pemerintah Jerman saat ini adalah untuk "melemahkan" infrastruktur yang menopang kegiatan ilegal tersebut.

Pada awal 2024, BKA berhasil menyita 49.857 Bitcoin senilai USD2,1 miliar, yang diambil dari operator situs web privasi Movie2k.to. Situs tersebut telah ditutup pada 2013 karena melanggar Undang-Undang Hak Cipta. 

Adapun, seluruh Bitcoin yang disita tersebut kemudian dijual oleh BKA pada Juli lalu, yang berdampak signifikan terhadap pasar kripto global, terutama karena aksi jual besar-besaran yang terjadi bersamaan dengan pembayaran ganti rugi dari _exchange_  Mt. Gox yang bangkrut pada 2014.

**Baca juga: [Pasar Kripto Terbakar, Bitcoin Turun ke Level USD56.000](https://www.coindesk.id/berita/pasar-kripto-terbakar-bitcoin-turun-ke-level-usd-56-000)**


Beberapa excahnge yang ditutup termasuk Xchange.cash, 60cek.org, dan Baksman.com, dan sejumlah platform kecil lainnya. 

Bendera Jerman. Sumber: GettyImages. (Foto CDI)

medium_germany-flag-gettyimages.jpg

small_germany-flag-gettyimages.jpg

thumbnail_germany-flag-gettyimages.jpg

germany-flag-gettyimages.jpg

Pemerintah Jerman Tutup 47 Exchange Kripto Terkait Aktivitas Ilegal


Pavel Durov, CEO Telegram, didakwa oleh pengadilan Prancispada Rabu malam (28/8/2024) waktu setempat, hanya beberapa hari setelah penangkapannya di Bandara Le Bourget, Paris, pada 24 Agustus.

Dikutip dari [CoinDesk](https://www.coindesk.com/policy/2024/08/28/telegram-ceo-pavel-durov-set-to-appear-in-french-court-after-weekend-arrest/), Durov didakwa atas sejumlah tuduhan, termasuk terlibat dalam pengelolaan platform online yang memfasilitasi transaksi ilegal, menolak untuk memenuhi permintaan polisi atas dokumen atau komunikasi dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, serta terlibat dalam penyebaran materi eksploitasi anak. 
Selain itu, dia juga dituduh menyediakan layanan enkripsi tanpa menyematkan kontrol keamanan di Telegram.

Jaksa Prancis menyoroti minimnya tanggapan dari pihak Telegram terhadap permintaan pengadilan, yang menjadi perhatian khusus bagian kejahatan siber dari Yurisdiksi Nasional untuk Memerangi Kejahatan Terorganisir di dalam kantor kejaksaan Paris (JUNALCO), terutama oleh Kantor Nasional untuk Anak di Bawah Umur (OFMIN).

Penyelidikan ini sendiri dimulai pada Februari 2024, dengan dakwaan awal yang diajukan pada 8 Juli.

## Belum Bisa Meninggalkan Prancis

Polisi Prancis menyatakan bahwa Durov dibebaskan dari tahanan sebelum penampilannya di pengadilan, yang menyebabkan kebingungan bahwa ia telah dibebaskan sepenuhnya. Namun, kenyataannya, dia hanya diarahkan menuju gedung pengadilan.

Sebagai bagian dari dakwaan tersebut, Durov diwajibkan untuk membayar uang jaminan sebesar EUR5 juta, melapor ke kantor polisi Prancis setidaknya dua kali seminggu, dan dilarang meninggalkan negara tersebut.

Durov ditahan di Bandara Le Bourget, Paris, pada 24 Agustus atas dasar surat perintah yang terkait dengan kurangnya moderasi di Telegram. Penyelidikan terhadap Durov mencakup berbagai tuduhan, termasuk dugaan bahwa Telegram digunakan untuk aksi kejahatan seperti penipuan, pengedaran narkoba, dan penyebaran konten pornografi anak di bawah umur. 

Telegram, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan setelah penangkapan Durov, menegaskan bahwa mereka mematuhi hukum Uni Eropa dan bahwa praktik mereka tetap sesuai dengan norma-norma industri. 



Durov didakwa atas sejumlah tuduhan terkait dengan platform perpesanan Telegram.

large_333-30 Agustus-CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis.jpg

medium_333-30 Agustus-CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis.jpg

small_333-30 Agustus-CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis.jpg

thumbnail_333-30 Agustus-CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis.jpg

333-30 Agustus-CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis.jpg

CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis

CEO Telegram, Pavel Durov, dilaporkan telah ditangkap dan ditahan oleh otoritas Prancis, yang menimbulkan kekhawatiran besar khususnya di kalangan komunitas kripto.

Menurut laporan dari media lokal [TF1](https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/info-tf1-lci-le-fondateur-et-pdg-de-la-messagerie-cryptee-telegram-interpelle-en-france-2316072.html), Durov ditangkap di Bandara Le Bourget pada 24 Agustus berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh OFIM, sebuah kantor dari Kepolisian Nasional Prancis yang bertugas mencegah kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Surat perintah penangkapan ini berasal dari pengaduan pidana oleh OFIM, yang menganggap Durov turut serta dalam berbagai kejahatan, termasuk perdagangan narkoba, distribusi konten pelecehan seksual anak, dan penipuan, karena Telegram diduga tidak melakukan moderasi yang memadai dan kurang bekerja sama dengan penegak hukum.

"Di platformnya, banyak kejahatan dan pelanggaran telah terjadi tanpa adanya tindakan moderasi atau kerja sama darinya," ujar seorang sumber dari penegak hukum kepada TF1. "Selama bertahun-tahun, platform ini telah menjadi tempat utama bagi kejahatan terorganisir."

## Telegram Tegaskan Kepatuhan Terhadap Hukum Uni Eropa

Dalam sebuah pernyataan yang diposting di X pada 26 Agustus, Telegram menegaskan bahwa mereka sepenuhnya mematuhi hukum Uni Eropa dan praktik moderasi konten mereka berada dalam "standar industri."

"Telegram mematuhi hukum Uni Eropa, termasuk Digital Services Act – moderasinya sesuai dengan standar industri dan terus ditingkatkan," ungkap Telegram dalam pernyataannya.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">⚖️ Telegram abides by EU laws, including the Digital Services Act — its moderation is within industry standards and constantly improving.<br><br>✈️ Telegram&#39;s CEO Pavel Durov has nothing to hide and travels frequently in Europe.<br><br>😵‍💫 It is absurd to claim that a platform or its owner…</p>&mdash; Telegram Messenger (@telegram) <a href="https://twitter.com/telegram/status/1827787345367834772?ref_src=twsrc%5Etfw">August 25, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Lebih lanjut, pihak Telegram menekankan bahwa Durov tidak memiliki apa pun yang disembunyikan dan sering melakukan perjalanan di Eropa.

Pavel Durov merupakan warga negara Uni Emirat Arab dan Prancis yang lahir di Rusia. Ia mendirikan Telegram pada tahun 2013 setelah meninggalkan Rusia pada tahun 2014, karena menolak memenuhi tuntutan pemerintah untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosialnya, VKontakte, yang kemudian ia jual.

Kendati demikian, Rusia tampaknya masih menganggap Durov sebagai warganya. Mengutip [BBC](https://www.bbc.com/news/articles/cp8ne8r1yy0o), Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Kedutaan Besar Rusia di Prancis telah "segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam kasus seperti ini untuk mengklarifikasi situasi terkait warga negara Rusia tersebut," meskipun mereka belum menerima permintaan resmi dari perwakilan Durov.

Kedutaan Besar Rusia di Prancis juga menyebutkan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk mengklarifikasi alasan penahanan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak Durov dan memfasilitasi akses konsuler. Namun, mereka juga menyatakan bahwa otoritas Prancis belum bersedia bekerja sama dengan pejabat Rusia dalam menangani kasus ini.

Kini, banyak anggota komunitas kripto yang menyatakan dukungan mereka untuk Durov, termasuk pendiri Tron Justin Sun yang menawarkan untuk mendonasikan USD1 juta kepada organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) yang berupaya untuk membebaskan Durov, asalkan "dibentuk secara desentralisasi dengan dukungan komunitas yang cukup."

**Baca juga: [Blockchain TON Bakal Kembangkan Jaringan Layer-2](https://www.coindesk.id/berita/blockchain-ton-bakal-kembangkan-jaringan-layer-2)**

Durov ditangkap di Bandara Le Bourget pada 24 Agustus berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang Prancis.

large_330-28 Agustus-Pavel Durov Ditangkap Otoritas Prancis, Telegram Buka Suara.jpg

medium_330-28 Agustus-Pavel Durov Ditangkap Otoritas Prancis, Telegram Buka Suara.jpg

small_330-28 Agustus-Pavel Durov Ditangkap Otoritas Prancis, Telegram Buka Suara.jpg

thumbnail_330-28 Agustus-Pavel Durov Ditangkap Otoritas Prancis, Telegram Buka Suara.jpg

330-28 Agustus-Pavel Durov Ditangkap Otoritas Prancis, Telegram Buka Suara.jpg

Pavel Durov Ditangkap Otoritas Prancis, Telegram Beri Pernyataan Resmi

Presiden Rusia Vladimir Putin Melarang Pembayaran Digital di Rusia

Pelajari Lebih Lanjut

Berlangganan pada Newsletter mingguan kami

Cerita Terkait